Minggu, 07 Juni 2020

NEW (WORLD) NORMAL 2020


Oleh : Farij Nurmahdi

NEW (WORLD) NORMAL 2020 | Kapan dunia akan kembali normal? Seperti itulah pertanyaan yang banyak orang katakan.

Perang Korona dengan manusia sejak akhir tahun 2019 tepatnya berawal dari kota Hubei, Tiongkok belum bisa diatasi hingga saat ini. Korban terus berjatuhan dan penyebarannya pesat setiap negara di dunia. Bandelnya virus ini hampir melumpuhkan total aktivitas manusia sehingga kehidupan menjadi tidak normal. Kegiatan ibadah, proses belajar-mengajar, perputaran roda ekonomi dan jalannya pemerintahan terkena dampaknya.

Semua sibuk melawan pasukan tak kasat mata. Senjata canggih atau bahkan nuklir sekalipun yang dimiliki negara adidaya dibuat tak berdaya menghadapi 'Perang ghaib'. Vaksin yang ditunggu belum juga ditemukan untuk melindungi manusia dari ganasnya virus. Penyemprotan desinfektan, jaga jarak, pemakaian masker, pembatasan social, dan protocol medis sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran diterapkan.

Dalam enam bulan terakhir, dibeberapa negara kasus ini sudah melandai dan membuat kebijakan hidup baru ‘New Normal’. Contoh negara yang mulai memberlakukan kehidupan baru adalah Jerman, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Meski kemudian Korea Selatan kembali membatasi aktivitas akibat kasus kembali melonjak tinggi padahal negara tingkat kedisiplinan tinggi.

Di Asia Tenggara seperti Singapura dan Indonesia mulai mengikuti langkah negara-negara tersebut secara bertahap. Tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja kembali dibuka dengan peraturan physical distancing, pemakaian masker, penggunaan hand sanitizer dan mempersingkat waktu.

Peristiwa merebaknya pandemic bukan pertama kali terjadi di dunia ini. Indonesia juga terkena dampak yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Sekitar Maret 1918 sampai November 1919 salah satunya. Virus yang dikenal dengan Flu Spanyol walau asal mulanya bukan dari negara pembalap MotoGP bernomor 92 mencengkram bumi hingga menewaskan setidaknya 50 juta jiwa manusia. Catatan tersebut belum dengan kasus yang tidak terdata.

Pesatnya wabah berkembang dan tingginya angka kematian disebabkan oleh regulasi setiap negara, pandemic datang ditengah situasi tiap negara tengah berperang, minimnya pengetahuan maupun kesadaran manusia tentang kesehatan dan alat medis yang belum secanggih sekarang atau tidak memadai.

Kondisi yang terjadi di tahun tersebut maupun peristiwa yang terjadi sebelumnya dapat diambil pelajaran atau cambuk bagi manusia untuk sekarang agar tidak banyak korban berjatuhan, beraktivitas sedia kala dan dunia kembali sehat. Sebab peristiwa seperti ini berdampak luas bagi kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan lebih parahnya ekonomi.

Meskipun tak kasat mata, Lembaga Kesehatan Dunia ‘WHO’ (World Healt Organization) menyatakan bahwa virus ini tidak akan hilang dan beberapa peneliti mengatakan bahwa virus Korona akan bertahan sampai tahun 2021 terkait dengan ditemukannya virus 18 bulan bahkan lebih, ma,um hal tersebut bukan untuk ditakuti secara berlebih dan panik hingga terjadi kericuhan. Apabila yakin dan optimis bumi ini akan pulih dari sakitnya dengan kesadaran manusia untuk hidup lebih sehat seperti digaungkan saat ini yakni hidup normal baru ‘New Normal’ dengan segala upaya keras lainnya.

Jumat, 05 Juni 2020

SUBSIDI KORUPTOR


Oleh : Farij Nurmahdi

SUBSIDI KORUPTOR | Apa jadinya jika para tikus berdasi bersuka ria ditengah hukuman yang telah ditetapkan?

Banyak sekali permasalahan yang membelit negeri ini bukan saja pendidikan, birokrasi, politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan maupun kemiskinan. Hal ini bukan saja disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang, pemerintah yang terkesan lambat, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah tetapi juga masih belum tuntasnya kerja semua elemen bangsa dalam memberantas korupsi sampai ke akar.

Diantara semua pokok penyebab masalah yang ada di Indonesia, korupsi merupakan tindakan kejahatan yang paling mengerikan. Bayangkan! Dampak dari korupsi merusak segala aspek dan kehidupan masyarakat luas. Dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengurangi pendapatan negara, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supermasi hukum, pendidikan dan kualitas hidup seperti infrastruktur dan kesehatan, serta pertahanan dan keamanan negara juga kerusakan lingkungan.

Meski Indonesia pada tahun 2019 skor Indeks Presepsi Korupsi (IPK) naik dua poin dari tahun 2018 berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 atau di peringkat 89 dari 180 negara. Data ini dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2019.

Namun, prestasi yang dicapai tersebut kalah jauh dengan Denmark, Selandia Baru (New Zeeland) dan Finlandia. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK belum efektif dan menyeluruh jika hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa dibantu oleh masyarakat dan hukum yang kuat.

Apalagi soal hukum bagi koruptor yang belum bisa memberikan efek jera. Bagaimana bisa mengikuti langkah negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah jika nilai-nilai integritas dikesampingkan dan lengahnya pengawasan hukum?

Mudahnya hukum yang dapat dibeli membuat para koruptor semakin merajalela. Anehnya lagi, pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor denda bagi koruptor maksimal hanya 1 miliyar rupiah dan penjara seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Hukuman tersebut belum penyelesaian tunggakan uang pengganti dengan penyitaan barang atau melalui tuntutan subsider pidana penjara atau hukuman badan apabila tidak dapat mengembalikan uang negara.

Pada kenyataanya praktek penyitaan barang tidak mudah seperti debt collector (penagih utang). Mereka bisa merekayasa hasil curiannya (financial engineering) baik di dalam maupun luar negeri.
Coba hitung jika koruptor menggasak uang negara 1 triliun! Berapa kerugian negara? Ini sama saja memberikan dana percuma kepada mereka.

Hidup mereka pula sejahtera di Lapas yang bisa saja keluar-masuk, menikmati fasilitas-fasilitas mewah dengan rentan harga 200 juta dikutip dari nasional.okezone.com dan jatah remisi atau potong masa tahanan jika memenuhi syarat.

Buntutnya, korupsi akan terus dilakukan, korupsi akan terus ada, mengakar dan malah membudaya ditengah bangsa yang telah merdeka hampir satu abad.

Tetapi kita percaya bahwa bangsa ini akan dapat membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan sadarnya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integritas, mengedukasikan dan membiasakannya, pemerintah yang tegas menolak tindakan prilaku koruptif, lembaga antirasuah bekerja maksimal dan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Semua bergerak dan berani memerangi kejahatan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.


Kamis, 04 Juni 2020

OPTIMIS INDONESIA MAJU



Oleh : Farij Nurmahdi


OPTIMIS INDONESIA MAJU | Virus Corona tidak dapat dipungkiri memukul telak tiap negara. China yang sedang menunjukkan taringnya dalam berbagai aspek dipaksa untuk menghentikan langkah bahkan Amerika Serikat yang dipercaya sebagai negara digdaya dan memiliki berbagai teknologi modernpun dipukul mundur olehnya.
Indonesia yang tengah lari mengejar ketertinggalan perlu berhenti dan menghela napas untuk mengurusi virus yang mulai membandel dan menyebar dengan pesat.
Ditengah perang dengan musuh ‘ghaib’ masing-masing negara di tahun sekarang lebih disibukkan untuk menahan penyebaran virus dan mencari cara agar ekonomi didalam negara tetap stabil. Berbagai solusi dari mulai physical distancing (jaga jarak) hingga lockdown pun diterapkan.
Awal tahun 2020 sebagai tahun tikus logam benar-benar begitu pahit yang dirasakan oleh seluruh negara termasuk negara Indonesia padahal negara-negara berkembang mulai bergeser dan diprediksikan dapat bersaing dengan negara-negara maju.
Indonesia dilihat dari pergerakan nilai tukar uang pada akhir tahun 2019 rupiah mencapai level terkuat dalam satu setengah tahun terakhir di Rp. 13.865/US dollar atau menguat 0,4% sebelum pukul 12:00 WIB. Bahkan di masa wabah virus Corona berkembang kurs tengah Bank Indonesia Rupiah pertanggal 17 April 2020  berada di Rp. 15.503 atau 1,8% menguat signifikan dari hari sebelumnya.
Lalu bagaimana nasib ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia setelah pandemic Corona berakhir?
Perekonomian diluar prediksi ini mirip dengan situasi di tahun 1929 sampai 1939 menurut Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sebab COVID-19 telah menghasilkan krisis finansial 2020 paling parah. Tercatat rata-rata saham dunia ‘ambruk’ hingga 25%.
Setiap negara dengan berbagai cara harus kembali memperbaiki dan menstabilkan ekonomi yang jatuh setelah dihantam penyakit ‘mematikan’ yang belum ditemukan obatnya.
Upaya di dalam negeri sendiri, selain memberlakukan PSBB sebagai ganti dari lockdown setelah melihat kejadian chaos di beberapa negara juga meninjau dengan jauh dampak dari lockdown, pemerintah Indonesia memberikan dana stimulus untuk menstabilkan roda ekonomi dan beruntungnya Pandemi Corona terjadi saat panen raya di pertengahan tahun 2020 sehingga cadangan pangan tersedia meski pemerintah telah mewanti-wanti di bulan Maret dengan meninjau persediaan di Gudang Bulog.
Keuntungan panen raya ditengah wabah yang terjadi melanda negeri ini dan seluruh negara di dunia bukan saja menekan kekhawatiran kurangnya pasokan tetapi juga persiapan menjelang wabah Corona berakhir ketika negara lain tengah mengalami krisis. Sebab, menurut FAO (Food and Agriculture Organization) Badang pertanian dunia menyatakan bahwa akan terjadi krisis pangan disebabkan oleh kemarau panjang diakhir tahun nanti.
Itu belum dengan daftar pesatnya perkembangan negara ini. Pembangunan infrastruktur untuk mempermudah mobilitas perekonomian dan jasa, banyak dibangunnya bendungan untuk menyimpan cadangan air di musim kemarau dan menjaga pemukiman dari banjir, gencarnya pembangunan seperti bandara, pelabuhan dan yang lainnya, munculnya generasi-generasi revolunioner, visioner, kreatif dan inovatif, merampingkan regulasi yang berbelit untuk memudahkan investasi sampai gerakan membangun startup dengan memanfaatkan teknologi.
Jika saja di situasi saat ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan sadarnya masyarakat Indonesia bersatu padu dan gotong royong, menjaga kebersihan, percaya diri, lebih peka terhadap alam, menatap masa depan dan menyiapkan diri menuju kemajuan bangsa Indonesia karena seluruh negara harus kembali mulai memulihkan perekonomian dan pemerintah melakukan upaya-upaya yang jauh lebih baik untuk saat ini dan membuat strategi yang tepat untuk kedepan maka tidak mustahil setelah berakhirnya wabah virus Corona, Indonesia akan menjadi negara maju bahkan negara adidaya baru beberapa tahun kedepan.

MUSNAHKAH PETANI MUDA DI MASA DEPAN?


Oleh : Farij Nurmahdi

MUSNAHKAH PETANI MUDA DI MASA DEPAN? | Urbanisasi dari desa ke kota dan modernisasi yang tidak bisa ditahan lajunya berdampak pada dunia pertanian. Lebih lagi semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke persawahan.
Sejak berkembangannya teknologi dan revolusi industry 4.0 telah mengubah mindset generasi peralihan ini untuk mencari pekerjaan yang lebih mudah, efisien dan bergengsi.
Berjubel dengan lumpur, berteman dengan terik matahari maupun hujan sudah bukan jadi profesi pemuda saat ini. Mereka lebih memilih dunia perkantoran dengan fasilitas lengkap, lebih senang berada didepan laptop, bersahabat dengan suara mesin-mesin pabrik maupun bergaji besar, tidak perlu capek dan panas-panasan atau dipusingkan dengan harga tidak menentu.
Diperparah lagi dengan menjamurnya bidang property dan tumbuh suburnya perumahan-perumahan sehingga lahan untuk bercocok tanam semakin sempit. Tercatat oleh BPS, luas baku lahan pertanian di Indonesia turun menjadi 7,1 juta hectare pada tahun 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hectare.
Apalagi maraknya pemuda jadi pembuat konten karena hasilnya menggiurkan dan pembisnis daring.
Mirisnya, dikutip dari BBC News negara Indonesia yang merupakan negara agraris di Perguruan Tinggi yang mencetak lulusan pertanian justru hanya delapan persen yang berani jadi petani di usia 35 tahun kebawah. Mereka mengembangkan system hydroponic maupun Aquaponic.
Ditambah lagi pasar bebas yang disepakati tiap negara sejak tahun 2015 di wilayah Asean ‘MEA’ (Masyarakat Ekonomi Asean). Ini menambah daftar sempitnya ruang gerak petani untuk menjual hasil buminya meski awalnya digadang sebagai titik balik mempermudah pemasaran.
Badan Pusat Statistik mencatat, Februari tahun 2016 setidaknya ada 38,29 juta bekerja di sector pertanian dan Agustus tahun 2019 turun 1,12 juta atau 1,46 persen dibanding Agustus tahun 2018.
Jika negara Indonesia krisis petani muda, kedepan akan berdampak pada kurangnya pasokan bahan pangan dan semua akan impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Juga tidak tercapainya swasembada pangan kecuali pemerintah menyiapkan inovasi agar dunia pertanian lebih maju, membuat kebijakan agar kaum tani sejahtera dan kembali diminati oleh anak muda lebih lagi bukan sebagai pekerjaan yang disepelekan.
Petani butuh inovasi. Petani butuh inspirasi. Maka dari itu, generasi penentu perubahan negeri ini.

Selasa, 02 Juni 2020

MANUSIA HIDUP UNTUK MEMPRODUKSI SAMPAH


Oleh : Miftahul Hadi

MANUSIA HIDUP UNTUK MEMPRODUKSI SAMPAH | Sampah sudah menjadi problematika kehidupan manusia di dunia, bukan saja negara miskin tetapi negara maju yang notabenenya memiliki teknologi yang lebih baik dan orang-orang jenius. Sebut saja Amerika Serikat.
Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang paling diunggulkan menjadi produsen sampah terbanyak dunia dengan menghasilkan lebih dari dua miliar sampah pertahun. Jumlah ini, tiga kali lipat dari rata-rata sampah global pertahun, termasuk plastik dan makanan.
Sedangkan Indonesia setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Bahkan pada tahun 2019 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan total sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton sampah, dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau sekitar 14 persen dari total sampah yang ada. Ada sekitar 0,48-1,29 juta ton sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.
Belum lagi pencemaran laut yang di pimpin oleh China dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23-3,53 juta ton/tahun. Bahkan ilmuwan memprediksi pada tahun 2050 sampah empat kali lipat lebih banyak sekitar 20 miliar ton sampah dari tahun 1950-2005 yang hanya 6,5 miliar ton sampah.
Banyaknya sampah yang menggunung di negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak berbanding lurus dengan kesadaran budaya hidup tidak bersih warganya seperti buang sampah semabaranga, regulasi kebijakan pemerintah yang buruk,  juga tingkat konsumtif warganya yang tinggi tidak dibarengi oleh dampak dari apa yang dikonsumsi meninggalkan ‘kemasan’ makanan maupun makanan itu sendiri yang akan menjadi sampah.
Hal ini diperburuk dengan kondisi negara besar Amerika dan Tiongkok yang saling berperang, termasuk soal pengelolaan sampah. Dimana sejak tahun 1995 Tiongkok menjadi salah satu negara pengimpor daur ulang sampah di duinia, bahkan terbesar. Pada tahun 2016 saja ada sekitar 45 juta ton sampah impor, atau sekitar 50 persen sampah daur ulang dunia pergi ke industri Tiongkok (Dw News, 2019). Namun pada tahun 2018 Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru tentang pelarangan impor daur ulang sampah ke negaranya atau kebijakan National sword dan Blue sky. Imbasnya, bagi negara penghasil sampah terbesar dunia seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat harus memutar otak mencari negara baru yang menjadi tujuan ekspor sampah. Faktanya, negara miskin lah yang menjadi korban dari arus sampah ekspor negara tersebut.
Negara di Asia tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand termasuk Indonesia menjadi sasaran impor limbah plastik skala global. Dalam keterangan greenpeace.org  statistik menunjukkan antara tahun 2016-2018 wilayah ASEAN impor sampah plastik tumbuh mengejutkan 171 persen, dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton. Hal itu setara dengan 423.544 kontainer berukuran 20 kaki. Bayangkan!
Alih-laih pelabelan ‘sampah tersebut dapat didaur ulang’ ternyata dalam realitasnya ratusan ribu ton sampah tersebut adalah sampah yang terkontaminasi. Bisa dibayangkan sampah tersebut mencemari lingkungan dan mencemari kehidupan manusia didalamnya. Pada akhirnya beberapa negara mengeluarkan kebijakan mengembalikan sampah tersebut ke negara asal, juga menyetop impor sampah dari luar serta mengawasi adanya impor sampah illegal. Kendati demikian, hal itu tidak menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru bagi tempat lain.
Bagi negara Indonesia, hal ini menjadi bencana baru, alias ketibanan ‘masalah baru’ didalam negeri yang  belum usai, eh..diperburuk dengan adanya impor sampah. Seperti pribahasa mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Yang menambah kita geleng-geleng kepala adalah “menggiurkannya bisnis sampah”. Menurut penelusuran lembaga Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton)  menemukan  masuknya sampah impor di Indonesia adalah sampah kertas impor sebagai bahan baku kertas. Ada setidaknya 12 perusahaan pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas impor. Bagi pengusaha hal itu menjadi pundi-pundi pelipatan kapital baginya. Ditengah-tengah pengelolaan sampah negara maju yang tidak serius menangani masalah sampah, bagi pengusaha yang cerdik hal itu merupakan kesempatan emas dibalik celah tumpukan sampah.  Didapat dari Dw.com bahwa bukan kita yang harus membayar berapa sampah yang kita beli, melainkan sampah itu dibayar dari negara asal. Berbeda dengan pengelolaaan sampah di kita, yang harus membayar adalah kita yang akan membeli bahan baku sampah. Diketahui satu ton sampah dihargai dengan 40 Dollar Amerika, tinggal dikalikan berapa ribu ton. Rezeki bagi pengusaha, selain membantu mencukupi bahan baku perusahaannya, ia juga mendapatkan keuntungan tambahan keuntungan dari negara yang mengimpor sampah.
Realitas yang demikian, bisa saja masih memiliki dampak positif, karena ikut membantu mendaur ulang sampah. Akan tetapi mengapa masih mau mengimpor dari negara lain? Yang harus ditanyakan ulang adalah apa benar pengelolaan sampah di negeri sendiri sudah dapat tertangani? Sehingga impor sampah luar negeri pun tak masalah, atau apa benar sampah untuk bahan baku perusahaan kekurangan di negerinya?. Apa benar sampah di Indonesia tidak banyak, sehingga tidak mencukupi bahan baku campuran dari daur ulang sampah? Jika dapat menjawab pertanyaan itu, maka bisa kita nilai hal itu dalam tingkat wajar.
Namun, fakta dilapangan mengatakan berbeda. Belum cukupkah dengan 64 juta ton sampah pertahun? Nampaknya pelipatan kapital-kapital diantara pengusaha menjadi sangat menggiurkan dibandingkan dampak ekologis yang akan ditimbulkan (banjir, polusi udara, air, tanah, laaut, dlsb) juga tak kalah pentingnya beban sosial (kesehatan dan taraf hidup).  
Seharusnya, permasalahan sampah harus diutamakan. Sebab, dalam setiap hidup kita per harinya pasti menyampah. Berapa kilogram kita setiap harinya kita menghasilkan sampah? Menurut Greenation, sebuah NGO yang peduli lingkungan mengatakan satu orang Indonesia menggunakan rata-rata 700 kantong plastik perhari.  Kurang banyak? Lalu bagaimana sampah selain plastik seperti sampah rumah tangga, sampah organik, sampah buah-sayuran?
Sampah sudah barang tentu menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Penanganan sampah yang kurang tepat akan menjadikan masalah baru. Meskipun zero waste yang merupakan gerakan meminimalisir sampah, tidak mungkin kita tidak menyampah. Usaha yang bisa dilakukan adalah sekecil mungkin kita tidak menyampah dan membiasakan hidup bersih. Tambahan juga, kita harus respect dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam menangani sampah.