Selasa, 21 April 2020

PEREMPUAN MASA GINI



Oleh : Farij Nurmahdi

Kontribusi R.A Kartini sangat besar bagi wanita di negeri ini untuk melepas dari stigma kebanyakan orang di masanya bahwa wanita hanya berada di ruang lingkup Kasur, sumur dan dapur.
Wanita tidak boleh mengenyam pendidikan, wanita tidak perlu bekerja seperti lelaki adalah rantai diskriminatif di masanya itu sangat merusak wanita sebagai mahluk indah yang diciptakan Tuhan.
Tetapi di masa modern ini, kesalahpahaman wanita dalam mentafsirkan bahwa wanita setara dengan lelaki menjadi boomerang hingga bahkan melupakan kewajiban sebagai wanita itu sendiri dan bukan saja haknya yang ditunaikan.
Jika dahulu ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ diartikan sebagai wanita yang keluar dari jeratan ketidakbebasan menuntut hak-hak sebagai wanita tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai wanita dan hidup sebagai mahluk pada umumnya maka sekarang ini ‘Habis Manis Sepah Dibuang’ lebih bisa disematkan bagi mereka yang keliru dan malah melecehkan diri mereka sendiri.
Secara umum, wanita sudah tidak lagi dipenjara dalam kegelapan, tidak lagi dilarang untuk bekerja, sekolah dan memberikan pendapatnya atau bahkan membuat sebuah komunitas untuk menyampaikan aspirasi dari isi kepala wanita.
Namun secara pengamatan penulis, wanita modern yang terlalu kebablasan justru tidak sedikit menurunkan derajatnya sebagai mahluk mulia yang harus dijaga keindahannya.
Mereka lebih disibukkan dengan bekerja sampai lupa dengan kewajibannya sebagai wanita yang harus patuh terhadap lelakinya, tidak lagi menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, menelantarkan keharmonisan keluarga hingga berujung pada pekerjaan yang menurunkan kehormatannya.
Wanita yang salah mengartikan hanya lebih mementingkan hak-haknya ketimbang kewajibannya. Mereka bersembunyi dibalik emansipasi untuk menuntut ‘ketidakadilan’ dan berujung pada memutarbalikkan makna didalamnya.
Di era modern memang perlu lahir Kartini-kartini pejuang emansipasi tetapi dunia tidak butuh wanita yang kemudian mengenyampingkan kewajibannya.
Andai kesalahan dalam memaknai terus menerus terjadi, wanita sama saja akan hilang kemuliaannya.

SELAMAT HARI KARTINI


SELAMAT HARI KARTINI

Senin, 20 April 2020

MANUSIA KESEMUTAN



Oleh : Farij Nurmahdi
Entah apa yang ada dipikiran masyarakat tanah air ini sejak virus Corona terdeteksi telah tersebar di beberapa wilayah?
Negeri yang dianggap paling 'santuy' ini berada diantara 'terlalu menyepelekan' tetapi juga berada pada kepanikan atau 'terlalu membesarkan perkara' terhadap kasus penyakit 'ghaib' belakangan.
PSBB yang telah pemerintah upayakan untuk mencegah penyebaran virus 'menyusahkan seluruh negara di dunia' dan melakukan konferensi pers mengenai perkembangan virus ini sebagai langkah selanjutnya tidak begitu pengaruh dan terdengar lelucon. Ada saja masyarakat yang masih berada di kerumunan dan tetap santuy seolah 6.760 lebih kasus terdampak virus Corona tidak terjadi atau dianggap data statistik yang diadakan.
Bukan saja menghiraukan data yang ada, ritual keagamaan yang dihibau untuk dilakukan sendiri di wilayah zona merah yang penyebaran virusnya pesat tidak dihiraukan.
Di Masjid Kebon Jeruk sebagai contoh kasus yang akhirnya setiap jamaah masuk daftar PDP karena telah terjangkit virus yang 'dibawa' oleh orang yang telah dinyatakan positif.
Namun demikian, dikatakan menyepelekan virus yang telah menyebar di 200 lebih negara tidak juga. Seperti di salah satu kota yang menolak penguburan jenazah yang meninggal karena Corona bahkan sampai ada spanduk yang jelas menolak kedatangan korban wabah yang menggemparkan dunia di awal tahun 2020.
Mungkin pikir masyarakat agar daerah mereka tidak terkena dampaknya akibat penguburan jenazah tersebut.
Ini pula sama kasusnya seperti pilkada tempo dulu ketika adanya penolakan jenazah yang telah memilih salah satu Paslon.
Padahal penguburan jenazah yang dilakukan secara SOP medis dan itu telah diperhitungkan.
Wabah virus Corona ini memang tidak bisa dibilang sepele namun juga bukan untuk terus dikhawatirkan sampai menolak penguburan jenazah. Selagi penanganan medis masih bisa mencegah penyebarannya maka melebih-lebihkannya tidak baik.
Inilah yang sebenarnya kontradiktif bagi negeri ter-'santuy'. Entah terlalu santai atau pura-pura santai hingga khawatir berlebihan?
Semoga saja masyarakat negeri ini tidak hilang rasa kemanusiaannya karena manusia tanpa rasa kemanusiaan apalah namanya? Kesemutan?

KEMANUSIAAN DIBISNISKAN



Oleh : Farij Nurmahdi
Sejak COVID-19 terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 hingga hari ini, tercatat 2.394.291 kasus, 164.938 dan 611.880 meninggal dunia dari 200 Negara lebih di dunia. [1]
Sedangkan dalam dua Minggu terakhir ini 20/4/20, Indonesia menyusul cepat dengan jumlah 6.760 kasus, 590 meninggal dunia dan 747 [2] dinyatakan sembuh dan kemungkinan besar akan terus bertambah mengingat Rapid Test yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dan orang dalam pengawasan (ODP) makin meningkat apalagi sikap 'menyepelekan' masyarakat terhadap virus ini ditambah artikel, berita sampai video mengenai pandemi berseliweran di media sosial.
Physical distancing atau jaga jarak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan menghimbau untuk tetap berada di rumah dengan tidak banyak melakukan aktivitas diluar kurang begitu meyakinkan bahwa virus ini 'mematikan' meski tidak perlu juga untuk dibesarkan.
Pemerintah bukan hanya menyuruh untuk jaga jarak saja tetapi juga meliburkan sekolah, melakukan patroli, membatasi ritual keagamaan sampai mengatur resepsi pernikahan atau hajatan demi mencegah penularan dan memutus penyebaran virus korona.
Jika berkaca pada pertama kali kasus ini muncul di Indonesia, masyarakat belum bisa terhindar dari rasa panik. Kepanikan inilah yang sebenarnya dapat memicu terjadinya kerusuhan.
Namun, selain rasa panik, penyebaran hoaks atau berita-berita yang tidak jelas, artikel-artikel yang tidak aktual dan faktual di sosial media adalah hal yang dapat memperkeruh situasi juga menyebabkan munculnya perdebatan di masyarakat atau bahkan akan menyebabkan chaos didalam negeri.
Tetapi, selain kepanikan yang sengaja dipancing dengan sengaja, layaknya api kecil diberi bensin, hal tidak kalah parah adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan oleh oknum yang ingin meraup untung besar ditengah wabah virus korona.
Seperti kasus dicurinya 20.000 masker di RSUD Pagelaran Cianjur, hilangnya 10 dus besar masker di Mandar, 50.000 masker ditimbun di Makassar, naiknya harga masker dan hand sanitizer secara drastis dan banyak kasus lainnya. [3]
Hal inilah yang menjadikan barang yang diperlukan langka dan menyebabkan pencegahan virus korona terhambat dan lambat.
Masker, hand sanitizer dan ADP yang seharusnya digunakan bagi pasien dan dokter maupun perawat yang menangani pasien korona maupun pengidap penyakit lainnya yang membutuhkan barang tersebut malah dijual dengan harga selangit.
Tentu kejahatan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab tersebut bukanlah hal baru yang pernah terjadi, ada banyak kasus yang memanfaatkan momen demi meraup keuntungan bagi pribadi maupun kelompok.
Paling meresahkan masyarakat adalah adanya oknum-oknum tersebut, apalagi wabah virus korona ini belum ada obat yang dinyatakan dapat menekan penyebaran virus, bahkan untuk disinfektan pun belum dinyatakan bisa membunuh virus korona, penyemprotan disekeliling lingkungan pun sekedar upaya yang diharapkan bisa membantu menghilangkan virus yang menempel disekitar.
Jadi, pelaku kejahatan yang 'aji mumpung' tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Bukan saja menyebabkan terhambatnya penanganan virus korona tetapi juga tercekiknya masyarakat kalangan menengah. Di tengah masyarakat yang sedang mengurangi aktivitas kerja dan berdampak pada penghasilan mereka, ada oknum yang memanfaatkan momen untuk memeras mereka.
Untungnya, pihak keamanan di Indonesia sigap dan tanggap untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang ada di saat bencana terjadi saat ini.
Terlepas dari isu yang ada juga kejahatan disaat adanya bencana, virus korona bukan hal yang perlu ditakuti dan dibuat cemas namun tetap perlu waspada dan berhati-hati.
Semoga dengan adanya kejadian yang hampir merata dialami oleh seluruh negara, termasuk Indonesia, tidak ada lagi oknum yang ingin memperkaya diri dan dapat lebih menambah rasa kemanusiaan.
Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri sebab manusia adalah mahluk sosial atau 'zoon politicon' maka seyogyanya rasa kemanusiaan tidak dikorbankan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Sumber :
[1] Kompas.com
[2] Tirto.id
[3] newsdetik.com

DI RUMAH LEBIH BAIK


Oleh : Farij Nurmahdi

Mari jaga jarak dan #DiamDiRumahLebihBaik

MAJU KENA MUNDUR KENA



Oleh : Farij Nurmahdi

COVID-19 atau lebih di kenal dengan Virus Korona - WHO mengumumkan sebagai pandemi (11/3) - telah menjangkit keseluruh negara di dunia termasuk Indonesia pertanggal 3 Maret 2020 setelah dinyatakannya 2 pasien positif terdampak virus tersebut oleh Juru Bicara Indonesia untuk Covid-19.
Sejak kasus tersebut sampai sekarang - bahkan WHO lewat Direktur Jenderalnya menyurati pemerintah menyarankan negara Indonesia untuk mengumumkan status Darurat Nasional (15/3) -, pemerintah Indonesia tidak langsung mengambil langkah untuk melakukan lockdown seperti China, Spanyol, Denmark, Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Upaya pemerintah untuk menekan angka, mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini dengan menghimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja di rumah, belajar di rumah dan ibadah di rumah.
Selain itu, upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangkal dan menahan laju penyebaran virus 'mematikan' ini dengan melakukan Rapid Test (tes cepat) dimulai pada hari Jumat di Jakarta Selatan (20/3) sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Korea Selatan, menyiapkan infrastruktur pendukung seperti menyulap Wisma atlet Kemayoran jadi Rumah Sakit Darurat dan ruang isolasi, Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga dirancang untuk menjadi ruang karantina, observasi dan isolasi, menyediakan obat-obatan, masker dan Alat Pelindung Diri (APD).
Lalu, apakah langkah yang dilakukan pemerintah pusat efektif untuk mencegah penyebaran virus yang telah menyebar ke 199 Negara, 601.238 kasus (28/3).
Membayangkan bagaimana pemerintah bekerja sebenarnya berat dalam mengambil keputusan dan mencari alternatif untuk tetap menjalankan roda pemerintahan. Bukan saja memulihkan kembali Bumi Pertiwi dari 'sakitnya' tetapi juga menjaga kestabilan ekonomi ditengah wabah yang terus berkembang dan kian hari jumlah kasus terdampak semakin bertambah.
Pemerintah sekarang sedang dilanda tugas berat terlebih di beberapa kota yang telah masuk zona merah - termasuk Cirebon - telah terasa dampak dari himbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas yakni 'physical distancing', bukan sekedar jaga jarak melainkan pula jalannya ekonomi bahkan ritual keagamaan yang 'dibatasi'.
Sepinya aktivitas di mal kota dan pusat perbelanjaan, melonjaknya harga hand sanitizer dan masker, langkanya APD,, tutup dan istirahatnya usaha kelas menengah.
Ditengah wabah yang menyerang berbagai sektor, Indonesia seakan sedang berjalan di tempat alias maju kena mundur pun kena.
Andaikata pemerintah memberlakukan lockdown, tidak adanya persiapan yang cukup dan langkah yang tidak tepat untuk saat ini bukan tidak mungkin akan terjadinya kekacauan ditengah masyarakat sebab semua akan ditutup tanpa terkecuali. Hal yang sudah terasa saat ini adalah tidak sedikit keluhan soal lesunya ekonomi.
Tetapi sebaliknya, seperti kasus di Italia yang terkesan 'lambat' dalam mengatasi penyebaran virus korona, jumlah kasus pasien terdampak virus korona melonjak cukup drastis dan merupakan negara paling tinggi tingkat kematiannya akbiat virus korona mencapai 9.134 kasus (28/3) dan bisa jadi Indonesia akan mengekor Italia setelah saat ini Amerika Serikat menjadi yang paling tertinggi dengan jumlah 104.025 kasus (28/3).
Inilah yang menjadi PR tidak mudah bagi pemerintah saat ini.
Bagaimana menciptakan sebuah kestabilan ditengah merambahnya virus korona, menghindari kepanikan masal ditengah masyarakat dan juga tidak saja berfokus pada kasus korona yang seakan begitu besar meski bukan hal yang sepele.
Walaupun demikian, semoga langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan adalah baik untuk Indonesia dan memutus rantai penyebaran virus korona ini.
Semoga semua cepat berakhir dan Bumi Pertiwi kembali sehat agar kita bisa beraktivitas tanpa ada hambatan apapun.

HUJAN DUIT BAGI KORUPTOR


Oleh : Farij Nurmahdi

Indeks Presepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International (TI) tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada diperingkat ke 89 dari 180 negara dengan poin 38 dari skala 0-100. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada diurutan keempat menyusul Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.[1]
Apakah menjamin negara Indonesia aman dari koruptor di masa wabah virus Corona?
Jika ditarik kebelakang pada masa reformasi, Visi Indonesia 2020 pada Ketetapan MPR RI VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan artinya dua puluh tahun kurang atau tahun 2020 ini adalah penilaian terwujud atau tidaknya visi tersebut.
Tertulis di sana terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelanggaraan negara.
Sekarang, para koruptor yang bersembunyi bak tikus akan berpesta pora jika pemerintah tidak serius memantau aliran dana bantuan untuk masyarakat di seluruh Indonesia dan pemberantasan korupsi masing setengah-setengah. Mereka akan melahap semua yang ada didepan mata tanpa pengawasan dan lengah dana akan hilang sekejap.
Besar anggaran yang disiapkan untuk diberikan pada rakyat demi keberlangsungan hidup sebab virus Corona yang menyebar ke 109 negara sangatlah besar, terlebih virus Corona ini berdampak pada efektivitas pertumbuhan ekonomi. Tertuang besarannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yakni senilai 405,1 triliun.
Bantuan pemerintah saat Pandemi Corona saat ini beragam dari Program PHK, Subsidi dan Listrik Gratis, Peringanan cicilan Ojol hingga Kartu Prakerja yang diluncurkan April tahun ini belum lagi bantuan Dana Desa yang jadi program unggulan pemerintah sejak tahun 2014.
Seandainya pemerintah hanya mengucurkan dana tanpa pemantauan ketat dan tepat sasaran maka dana besar yang telah digelontorkan ke daerah akan pergi ke kantong pribadi maupun kelompok haus akan kekayaan.
Terbayang para koruptor ditengah pandemi Corona akan sejahtera menikmati hujan duit dari pemerintah yang tidak serius menjaganya apalagi setelah badai berlalu sedangkan rakyat akan sengsara dan meronta-ronta karena bantuannya disembunyikan oleh orang-orang rakus tak malu dosa.
[1] Sumber : katadata.co.id